Provinsi Maluku dengan Ibukota Ambon, secara astronomis terletak antara 2° 30’ – 8° 30’ LS dan 124° 00’ – 135° 30’ BT (Gambar 2.1). Secara geografis Provinsi Maluku dibatasi oleh Provinsi Maluku Utara dan Laut Seram di sebelah utara, di sebelah timur dengan Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah di sebelah barat dan Negara Timor Leste, Australia, Samudera Indonesia dan Laut Arafura di sebelah selatan. Luas keseluruhan wilayah ialah 646.295 km2 yang terdiri dari wilayah perairan dan wilayah daratan yang terbentuk dari 1.412 buah pulau (hasil analisa, 2005). Provinsi Maluku memiliki kondisi dominan wilayah perairan sekitar 90%. Perbandingan antara luas daratan dan luas lautan adalah 1 : 9. Pulau terbesar adalah Pulau Seram (18.625 km2 ) kemudian Pulau Buru (9.000 km2 ), Pulau Yamdena (5.085 km2 ) dan Pulau Wetar (3.624 km2 ). Provinsi Maluku sangat terbuka aksesnya untuk berinteraksi dengan provinsi sekitar, bahkan sangat terbuka bagi jalur perdagangan internasional, mengingat eksistensinya sebagai penghubung perdagangan antara Utara dengan Selatan.

Hasil penelitian World Wide Fund (WWF) sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan, dulunya bernama World Wildlife Fund yang konon awalnya hanya ingin meneliti keanekaragaman hayati di Indonesia yang kemudian memutuskan untuk meneliti keanekaragaman hayati biota laut di Maluku tepatnya di Pulau Koon Kabupaten Seram Bagian Timur, mereka sempat tidak percaya dengan opini masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa banyak ikan dengan berbagai jenis disana, akhirnya mereka memutuskan melakukan observasi dan hasilnya sungguh mengejutkan bahwa di pulau tersebut telah menjadi “sarangnya’ ikan, hal ini disebabkan karena terumbu karang disana terawat dengan baik, sehingga koloni ikan karang amat banyak disana. Hasil observasi ini akhirnya menjadi perhatian mereka untuk melakukan observasi di lokasi lain yang ada di Maluku yang hasilnya secara garis besar mengatakan bahwa Maluku telah menjadi “markas besar” ikan terbesar di dunia, namun sayangnya belum dapat dikelola dengan baik sehingga ikan-ikan di perairan Maluku banyak dicuri dan dirusak habitatnya oleh nelayan asing.

Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kondisi perikanan dan potensi perikanan di Maluku, mari kita lihat data dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku tentang kondisi geografis Maluku.  Maluku memiliki wilayah laut dengan luas 658.294,69 Km2, panjang garis pantai 8.287 Km. Sedangkan luas wilayah kelola laut (12 mil) nya adalah  152.570 Km2, dengan kondisi dominan wilayah adalah perairan (92,4 %). Kondisi demikian sangat berpeluang untuk pengembangan usaha perikanan tangkap yang cukup besar dan potensi budidaya laut yang cukup berarti. Provinsi Maluku memiliki potensi sumberdaya perikanan sebesar 1.627.500 ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 1.301.800 ton/tahun, sesuai dengan SK Mentan No:995/KPTS/Ik.210/9/99, tanggal 27 September 1999.

Potensi sumberdaya perikanan tersebut terdiri dari Ikan Pelagis, Demersal dan Biota laut lainnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain potensi komoditas perikanan yang diuraikan tersebut, di wilayah Maluku terdapat 969 jenis kerang-kerangan yaitu 665 jenis siput dengan 13 jenis yang bernilai ekonomis dan 274 jenis kerang dengan 21 jenis yang bernilai ekonomis. Dari potensi sumber daya Perikanan Tangkap yang baru dimanfaatkan sebesar 322.448,4 ton atau 19,81% dari potensi yang ada dengan kata lain perairan laut Maluku memiliki peluang untuk dikembangkan dimasa yang akan datang Potensi perairan umum untuk kegiatan penangkapan maupun budidaya sebesar 1.900 Ha.

Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan umum baru mencapai 13,4 ton sehingga peluang yang tersedia masih cukup besar. Perkembangan produksi perikanan di Provinsi Maluku tahun 2002, volume produksi perikanan sebesar 247.987,4 ton dan tahun 2003 meningkat menjadi 250.859,8 ton atau naik sebesar 1,15 %. Selanjutnya tahun 2004 terus meningkat menjadi 377.508,3 ton atau naik sebesar 33,55%. Sedangkan untuk nilai produksinya mengalami peningkatan yaitu dari Rp 633.474.933 pada tahun 2002 menjadi Rp 1.204.512.559 tahun 2004 atau naik sebesar 47,41%. Dengan demikian produksi perikanan di Maluku sampai dengan tahun 2004 baru mencapai ± 28,94% dari potensi lestari yang tersedia.

 

Potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dapat dijabarkan menjadi 5 (lima) kelompok pengembangan meliputi: (1) pengembangan kekayaan laut non ikan dan energi laut, (2) pengembangan kapal perikanan, termasuk industri galangan kapal, (3) pengembangan jasa kelautan berupa industri jasa pelabuhan, dalam hal ini pelabuhan perikanan, (4) pengembangan pariwisata bahari, dan (5) pengembangan usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Hingga saat ini, belum semua potensi pengembangan kelautan dan perikanan digarap secara serius oleh pemerintah maupun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Sektor yang dominan mendapat perhatian baru pengembangan usaha perikanan.

Namun demikian, permasalahan dan kendala yang dihadapi sektor kelautan dan perikanan juga cukup besar. Isu pokok pembangunan yang menghambat pembangunan sektor kelautan dan perikanan ini, diantaranya: kemiskinan, degradasi lingkungan, sumberdaya manusia dan orientasi pembangunan yang masih berorientasi pada daratan (Teresterial).

Selain isu pokok pembangunan yang menghambat pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana disebutkan di atas, secara internal kondisi pembangunan kelautan dan perikanan juga menghadapi kendala meliputi: Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing, pencemaran laut, gejala penangkapan berlebih (over fishing), degradasi habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, dll), konflik penggunaan ruang dan sumberdaya, kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan, terbatasnya teknologi kelautan dan perikanan, serta terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi serta kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk di wilayah pesisir, khususnya pembudidaya ikan dan nelayan dalam skala kecil. Permasalahan tersebut muncul karena paradigma pembangunan masa orde baru yang lebih berorientasi ke darat (terresterial) sehingga menyebabkan pengalokasian segenap sumberdaya pembangunan lebih diprioritaskan pada sektor-sektor daratan.

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan dapat diandalkan untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan jika permasalahan yang ada dapat diatasi secara bertahap. Sektor kelautan dan perikanan dalam jangka pendek diketahui sebagai sektor yang mampu memberikan dampak terhadap kegiatan produksi dari sektor lain (Output Multiplier/OM) dan peningkatan pendapatan masyarakat (Income Multiplier/IM). Hal ini menambah keyakinan bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat menopang ekonomi Provinsi Maluku.

Upaya yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik masyarakat, pemerintah, maupun pelaku usaha dalam rangka percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku. Berkaitan dengan hal itu, Pusat Data, Statistik dan Informasi perlu menyusun Buku Potensi Kelautan dan Perikanan Daerah salah satunya Provinsi Maluku sebagai dasar pijakan untuk menentukan pembangunan kelautan dan perikanan ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan kerangka pikir ini, dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor usaha kelautan dan perikanan dalam perekonomian dan implementasi revitalisasi perikanan, maka dipandang perlu penyediaan informasi dalam bentuk profil perikanan dan kelautan yang yang akurat. Keberhasilan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan baik perikanan tangkap, budidaya, pengolahan maupun pariwisata bahari salah satunya ditentukan oleh ketersediaan informasi yang akurat dan aktual. Informasi yang akurat akan membantu penyusunan kebijakan ataupun perencanaan pengelolaan pesisir sehingga keluaran yang dihasilkan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain untuk kepentingan perencanaan bagi pemerintah, informasi tersebut juga bermanfaat untuk menumbuhkan dan sekaligus menarik sektor swasta dalam peningkatan penanaman modal dalam bidang perikanan. Dengan informasi tersebut diharapkan akan semakin memacu para investor untuk menanamkan modalnya di bidang-bidang usaha penangkapan ikan, budidaya, pengolahan dan pemasaran serta kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang sekaligus akan mendorong terwujudnya pembangunan perekonomian Provinsi Maluku. (Sumber : PROFIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU – Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Essential SSL